Oleh: pih94 | 12 Januari 2009

PERATURAN MENTERI KOMINFO

garuda 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


NOMOR
: 01 /PER/M. KOMINFO/01/2009


TENTANG

 

PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM DAN PENGIRIMAN JASA PESAN
SINGKAT
(SHORT MESSAGING SERVICE/SMS)

KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST)

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

 

 

Menimbang       :    a.   bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi dan diversifikasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi mengakibatkan timbulnya jenis jasa telekomunikasi baru, yaitu penyelenggaraan jasa pesan premium yang terdiri atas jasa pesan singkat (short messaging service/sms) dan jasa pesan multimedia (multimedia messaging service/mms) yang diselenggarakan dengan pengenaan tarif premium, serta pengiriman jasa pesan singkat (short messaging service/sms) ke banyak tujuan (broadcast);

 

b.  bahwa untuk keperluan perlindungan terhadap pelanggan, penyelenggaraan jasa pesan premium dan pengiriman jasa pesan singkat (short messaging service/sms) ke banyak tujuan (broadcast) perlu diatur penyelenggaraannya;

 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast).

 

 

Mengingat         :    1.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

 

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

 

3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

 

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

 

5.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2008;

 

6.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 21 Tahun 2008;

 

7.   Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunisasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/Per/M.KOMINFO/10/2008;

 

8.   Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31 /Per/M.KOMINFO/10/2008;

 

9.   Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan TelekomuniKasi;

 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.KOMINFO/07/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan      :    PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM


Pasal
1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

1.   Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

 

2.   Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

 

3.   Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;

 

4.   Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

 

5.   Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

 

6.   Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

 

7.   Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

 

8.     Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon, faksimil, teleks dan telegraf;

 

9.     Penyelenggaraan jasa pesan singkat (short messaging service/sms) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa pengiriman dan atau penerimaan pesan singkat berupa teks melalui jaringan telekomunikasi;

 

10.   Penyelenggaraan jasa pesan multimedia (multimedia messaging service/mms) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa pengiriman dan atau penerimaan pesan berbasis teknologi informasi antara lain berupa animasi, citra, audio dan video melalui jaringan telekomunikasi;

 

11.   Penyelenggaraan jasa pesan premium adalah penyelenggaraan jasa sms dan atau mms yang diselenggarakan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa sms dan atau mms;

 

12.   Pengguna adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi, balk berdasarkan kontrak maupun tidak;

 

13.   Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

 

14.   BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

 

 

BAB II

 

PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM

 

Bagian Pertama

 

Persyaratan

 

Pasal 2

 

(1)     Penyelenggaraan jasa pesan premium diselenggarakan setelah mendapat izin.

 

(2)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran penyelenggaraan jasa pesan premium kepada BRTI.

 

(3)  Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

 

Pasal 3

 

(1)   Jasa pesan premium diselenggarakan oleh penyelenggara jasa pesan premium berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar.

 

(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:

 

a.     Lingkup kerjasama;

b.    Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

c.     Jenis dan layanan yang ditawarkan;

d.    Nomor akses (access number) yang digunakan;

e.     Besaran tarif;

f.     Pembagian pendapatan masing-masing pihak; dan

g.    Jangka waktu perjanjian kerjasama;

 

Pasal 4

 

(1)   Penyelenggaraan jasa pesan premium dilaksanakan dengan menggunakan nomor akses (access number) tertentu.

 

(2)   Nomor akses (access number) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 

Pasal 5

 

Penyelenggara jasa pesan premium dilarang menyediakan jasa pesan premium yang isinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

Bagian Kedua


Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi


Pasal 6

 

(1)     Penyelenggara jasa pesan premium wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.

 

(2)    Tarif Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

Bagian Ketiga

 

Mekanisme Penyelenggaraan

 

Pasal 7

 

Penyelenggaraan jasa pesan premium diselenggarakan melalui mekanisme:

a.       berlangganan;

b.      tidak berlangganan.

 

Pasal 8

 

Mekanisme berlangganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a merupakan mekanisme di mana:

 

a.       pesan dikirimkan kepada pengguna setelah pengguna melakukan pendaftaran (aktivasi/registrasi) terlebih dahulu; dan

 

b.      pengguna akan menerima pesan yang dikirim oleh penyelenggara jasa pesan premium secara berkala.

 

Pasal 9

 

Mekanisme tidak berlangganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b merupakan mekanisme di mana:

 

a.       pesan dikirimkan kepada pengguna setelah pengguna menyampaikan permintaan tanpa melakukan pendaftaran (aktivasi/registrasi) terlebih dahulu; dan atau

 

b.      pengguna akan menerima pesan yang dikirim oleh penyelenggara jasa pesan premium tidak secara berkala.

 

Pasal 10

 

(1)   Mekanisme tidak berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan antara lain melalui layanan jasa pesan premium yang diselenggarakan berdasarkan kegiatan undian/promosi.

 

(2)   Jasa pesan premium yang diselenggarakan berdasarkan kegiatan undian/promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari instansi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kegiatan undian/promosi.

 

Pasal 11

 

Penyelenggara jasa pesan premium wajib menyediakan:

 

a.       Pusat Panggilan (Call Center) dengan nomor khusus yang dapat dihubungi setiap saat selama 24 (duapuluh empat) jam per hari.

 

b.      Pusat Panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyediakan fasilitas dukungan layanan (first line support) yang berfungsi untuk menangani pertanyaan, keluhan dan permintaan pengguna melalui pusat panggilan.

 

 

 

 

Bagian Keempat


Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Melalui Mekanisme Berlangganan


Pasal 12

 

(1)   Penyelenggara jasa pesan premium melalui mekanisme berlangganan wajib memberikan informasi keaktifan pengguna dalam layanan berlangganan dengan tarif tertentu serta informasi mengenai cara berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi).

 

(2)   Dalam hal pengguna melakukan pendaftaran (registrasi/aktivasi) berlangganan jasa pesan premium, penyelenggara jasa pesan premium wajib memberikan informasi bahwa pengguna telah dapat memanfaatkan jasa pesan premium serta informasi tentang besaran tarif, layanan, cara deaktivasi, dan nomor call center.

 

(3)   Dalam hal pengguna meminta untuk berhenti berlangganan (deaktivasi) jasa pesan premium, penyelenggara jasa pesan premium wajib menghentikan layanannya segera setelah permintaan berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) diterima dengan lengkap.

 

Pasal 13

 

(1)   Penyelenggara jasa pesan premium dilarang mengenakan biaya pendaftaran (registrasi/aktivasi) berlangganan.

 

(2)   Setelah pendaftaran (registrasi/aktivasi) dilakukan, penyelenggara jasa pesan premium wajib memberikan informasi kepada pengguna sekurang-kurangnya:

 

a.   pendaftaran (registrasi/aktivasi) telah berhasil;

b.  layanan telah dapat digunakan;

c.   identitas penyelenggara jasa pesan premium;

d.  tarif yang akan dikenakan kepada pengguna;

e.   cara penghentian berlangganan (deregistrasi/deaktivasi);

f.   periode waktu berlangganan;

g.  Pusat Panggilan (Call Centre) yang dapat dihubungi.

 

Pasal 14

 

(1)   Permintaan berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) dapat dilakukan sekurang-kurangnya melalui sms, mms atau melalui call centre.

 

(2)   Dalam hal pengguna menggunakan sms atau mms untuk berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) tanpa menyebutkan jenis layanan, penyelenggara jasa pesan premium wajib menginformasikan melalui sms atau mms tanpa dikenakan biaya mengenai cara yang benar untuk berhenti berlangganan disertai informasi tentang jenis layanan yang pernah didaftarkan oleh pengguna dan nomor call centre yang dapat dihubungi.

 

(3)   Setelah permintaan berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) diterima dengan lengkap, penyelenggara jasa pesan premium wajib mengirimkan pemberitahuan melalui sms atau mms tanpa dikenakan biaya bahwa proses permintaan berhenti berlangganan (deregistrasi/deaktivasi) telah berhasil dilakukan.

 

 

BAB III


GANTI RUGI


Pasal 15

 

(1)   Pengguna berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara pesan premium atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara jasa pesan premium yang menimbulkan kerugian pada pengguna,.

 

(2)   Penyelenggara jasa pesan premium wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara pesan premium dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

 

(3)   Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara pesan premium.

 

 

Pasal 16

 

(1)  Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan.

 

(2)  Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB IV

 

PENGIRIMAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGING SERVICE/SMS)

KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST)

 

Pasal 17

 

Pengirim jasa pesan singkat (short messaging service/sms) ke banyak tujuan (broadcast) dilarang mengirimkan pesan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan atau ketertiban umum.

 

Pasal 18

 

Pengirim jasa pesan singkat (short messaging service/sms) ke banyak tujuan (broadcast) wajib menyediakan fasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman pesan berikutnya.

 

Pasal 19

 

Setelah penerima pesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menolak pengiriman pesan berikutnya, pengirim jasa pesan singkat (short messaging service/sms) ke banyak tujuan (broadcast) dilarang melakukan pengiriman pesan berikutnya.

 

 

BAB V

 

SANKSI

 

Pasal 20

 

(1)  Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

(2)  Penyelenggara jasa pesan premium yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan larangan untuk menyelenggarakan jasa pesan premium.

 

(3)  Pencabutan izin dan larangan untuk menyelenggarakan jasa pesan premium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penyelenggara jasa pesan premium diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, di mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja.

 

 

BAB VI


PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN


Pasal 21

 

(1)   Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh BRTI.

 

(2)   BRTI dapat menetapkan ketentuan teknis dalam rangka pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini.

 

 

BAB VII


KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 22

 

Dengan berlakunya Peraturan ini, penyelenggara jasa pesan premium dan pengirim jasa pesan singkat (short messaging service/sms) ke banyak tujuan (broadcast) tetap dapat melakukan kegiatannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

 

 

BAB VIII

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 23

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di   :  Jakarta

Pada Tanggal  :  8 Januari 2009

 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

 ttd

Mohammad Nuh

—————————————————————————————————————————————————————

 

Nomor    :  01 /PER/M.KOMINFO/01/2009

Tanggal  :  8 JANUARI 2009

 

 

SURAT PERNYATAAN
UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBAN
SELAKU PENYELENGGARA JASA PESAN PREMIUM DAN TUNDUK PADA
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

  

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 

N a m a                             :

 

J a b a t a n                       :  Direktur Utama / Presiden Direktur *)

 

Nama Perusahaan              :

 

Alamat Perusahaan            :

 

 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami akan memenuhi seluruh kewajiban selaku penyelenggara jasa pesan premium, dan kami akan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

 

 

 

 

Jakarta, ……………………………………

PT. ……………………………………

 

 

Meterai Rp. 6.000,-

 

 

Nama jelas

Direktur Utama / Presiden Direktur *)

 

 

 

*) coret yang tidak perlu

 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

 ttd

Mohammad Nuh

 

 ————————————————————————————————————————————

 Lampiran I Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor    :  01 /PER/M.KOMINFO/01/2009

Tanggal  :  8 JANUARI 2009

 

FORMULIR PENDAFTARAN
PENYELENGGARAAN JASA PESAN PREMIUM

 

 

1.     Nama penyelenggara jasa pesan premium: PT ………

 

2.     Penanggung jawab (Direktur Utama / Presiden Direktur):

 

3.     Alamat penyelenggara jasa pesan premium:

 

4.       Telepon:

 

5.     Jenis layanan yang ditawarkan:

 

6.     Mekanisme penyelenggaraan:

 

Berlangganan / Tidak berlangganan *) coret yang tidak perlu

 

7.     Bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi: (sebutkan)

 

8.       Nomor akses (access number) yang digunakan:

 

9.       Nomor Pusat Panggilan (Call Centre)

 

10.    Tarif yang dikenakan kepada pengguna: (sebutkan besarannya per jenis layanan).

 

11.    Khusus untuk penyelenggara jasa pesan premium melalui mekanisme berlangganan:

 

a.    Cara pendaftaran (registrasi/aktivasi) berlangganan:

 

b.    Cara penghentian (deregistrasi/deaktivasi) berlangganan:

 

 

 

 

 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

 

 ttd

Mohammad Nuh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

About these ads

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: