Oleh: pih94 | 7 Januari 2009

SIARAN PERS

Siaran Pers No. 41/PIH/KOMINFO/1/2009 tentang Awal Kegiatan Program Kerja Departemen Kominfo Berdasarkan Pagu Definitif Departemen Kominfo Tahun 2009

———————————————————————————————

(Jakarta, 7 Januari 2009). Sebagai tindak lanjut dari penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2009 (tahun 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah di mana APBN melampaui angka Rp. 1.000 triliun dengan perincian APBNP sebesar Rp 716,4 triliun dan anggaran transfer untuk daerah sebesar Rp 320,7 triliun) oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Januari 2009 yang lalu di Istana Negara secara langsung kepada para Pimpinan Lembaga, Menteri selaku pengguna anggaran dan Gubernur, maka pada tanggal 7 Januari 2009 ini Menteri Kominfo Mohammad Nuh telah menyampaikan DIPA Tahun Anggaran 2009 kepada para Pejabat Eselon I sebagai pimpinan satuan kerja di lingkungan Departemen Kominfo. Acara kegiatan ini sangat penting, karena sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi krisis keuangan global dalam berbagai kesempatan menjelang berakhirnya tahun 2008 yang lalu dan kembali juga dipertegas oleh Menteri Kominfo kepada seluruh jajarannya, bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran pemerintah sebagai salah satu stimulus untuk meminimalisasi dampak krisis dan juga sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor rie pada sektor-sektor yang terkait dengan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kominfo juga berkesempatan menyaksikan penanda-tanganan dua kontrak kegiatan Departemen Kominfo yang harus segera dilaksanakan tepat di awal tahun 2009 sebagai bagian dari percepatan penyerapan anggaran tersebut. Yang dikontrakkan adalah penyewaan leased line internet tahun 2009, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: p agu anggaran Rp. 1.035.540.000,-; deskripsi pekerjaan adalah penyewaan jaringan Internet Ditjen Postel selama 12 bulan; HPS Panitia Lelang Rp. 980,720,000,- ; sistem pelelangan umum dengan pascakualifikasi; diumumkan melalui Harian Umum Media Indonesia pada tanggal 26 November 2008 ; p eserta Lelang sebanyak 6 peserta; pemenang lelang adalah PT. Telkom Indonesia Jl. Kebon Sirih 10-12 Jakarta dengan harga penawaran  Rp. 820.314.000,- dan waktu pelaksanaan selama 12 bulan dan kapasitas yang ditawarkan adalah bandwidth Internasional sebesar 14 Mbps. Kontrak berikutnya yang juga ditanda-tangani adalah maintenance jaringan SIMPOSTEL tahun 2009 dengan perincian: pagu anggaran Rp. 849.987.600,-; d eskripsi pekerjaan adalah pemeliharaan jaringan SIMPOSTEL antara lain terdiri dari pemeliharaan komputer, laptop, server, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya yang terhubung ke jaringan SIMPOSTEL; HPS Panitia Lelang Rp. 813,927,600,- ; s istem Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi; diumumkan melalui Harian Umum Media Indonesia pada tanggal 26 November 2008; pesertalLelang sebanyak 15 peserta; pemenang Lelang adalah PT. Tujuh Utama Gedung Honda Lt. 2 Jl. Panjang No. 200 Kebon Jeruk dengan harga penawaran Rp. 623.700.000 dan waktu pelaksanaan selama 12 bulan. Diharapkan setelah ini secepat mungkin akan berlangsung pula percepatan penanda-tanganan kontrak kegiatan lain dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-1615/MK.02/2008, tanggal 31 Oktober 2008, telah ditetapkan besarnya Pagu Definitif Departemen Kominfo 2009 sebesar Rp. 2.061.003.107.000,Besarnya Pagu Definitif Departemen Kominfo Tahun 2009 mengalami penurunan Pagu Rupiah Murni (RM) Non Pendamping sebesar Rp. 83.560.798.000,- dari Pagu Sementara tahun 2009 sebesar Rp. 2.144.563.905.000.- Pagu Definitif tersebut ( Rp. 2.061.003.107.000,-) teralokasikan pemanfaatannya kepada 7 Unit Kerja Eselon I dalam rangka pelaksanaan 11 Program RPJM dan RKP 2009.

Sumber Pendanaan, Pagu Definitif Departemen Kominfo Tahun 2009, terdiri dari: Rupiah Murni (RM) Non Pendamping: Rp 716.079.332.000,-; RM Pendamping: Rp 32.000.000.000,-; Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN): Rp 179.974.800.000,-; dan PNBP, yang terdiri dari Non BLU Rp. 554.447.716.000,dan BLU–BTIP Rp. 578.501.259.000,- . Selain itu, pada tahun 2009 di lingkungan Departemen Kominfo terdapat 5 Proyek/Kegiatan PHLN, yang merupakan kelanjutan dari tahun 2008, terdiri dari 3 Soft Loan dan 2 Hibah/Grant.

Adapun prioritas pembangunan nasional sesuai RKP 2009 terkait dengan program dan kegiatan Departemen Kominfo tahun 2009 adalah sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, ditetapkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2009 terdiri dari 3 Prioritas yaitu :
    1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan .
    2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang di dukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi
    3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantauan Demokrasi dan Ke tahanan Dalam Negeri .
  2. Sesuai dengan tugas dan fungsi yan g diemban oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009, sejalan dan mendukung 3 (tiga) prioritas Pembangunan Nasional tersebut. Dari total Pagu Definitif Departemen Komunikasi dan Informatika 2009 Rp. 2.061.003.107.000,-, sebesar Rp. 1.063.939.360.000,- akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas (Sesuai RKP Tahun 200 9 , dan hasil Pertemuan Triparties tanggal 17 dan 18 April 200 8 ) . Sedangkan sisanya sebesar Rp. 997.063.747.000,- akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pendukung yang menunjang pelaksanaan kegiatan Prioritas dan kegiatan Operasional Departemen Tahun 2009 .
  3. Sesuai dengan Sasaran Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika 2007 – 2009, beberapa Kegiatan Prioritas Tahun 2009, yang akan dilaksanakan Departemen Komunikasi dan Informatika antara lain :
    1. Perluasan dan Pemerataan Aksesibilitas Masyarakat Atas Informasi dan Sarana Informasi dan Komunikasi, akan dilakukan melalui kegiatan: Universal Services Obligation (untuk mengurangi kesenjangan akses telekomunikasi di daerah-daerah, termasuk daerah terpencil, maka telah diluncurkan program penyediaan layanan fasilitas telelomunikasi untuk 31.824 SST di tingkat perdesaan, yang argetnya adalah pencapaian “seluruh desa dapat berdering” pada tahun 2010); Community Access Point (pembentukan sentra-sentra layanan informasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan penyediaan teknologi informasi dan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air melalui pembangunan dan pengembangan CAP bekerjasama dengan berbagai komunitas komunikasi dan informasi, dan jejaring masyarakat di daerah perdesaan/perbatasan); Palapa Ring (pembangunan jaringan serat optik pita lebar / broadband fiber optic network yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi sehingga seluruh wilayah tanah air akan terhubungkan; Broadband Wireless Access (untuk mendorong ketersediaan tarif akses Internet yang terjangkau dan murah di Indonesia, pemerintah akan menambah alternatif penyediaan layanan informasi secara merata ke seluruh wilayah tanah air; dan Proyek ITTS (untuk mengurangi keterbatasan jumlah pemancar Televisi (TVRI) yang ada saat ini, daerah blank spot yang berakibat pada menurunnya kualitas layanan di sektor penyiaran yang signifikan dari 80-85% menjadi 50% saja. Hal disebabkan banyaknya pemancar yang sudah melebihi usia teknis dan tidak dilakukan pemeliharaan dan rekondisi perangkat secara memadai karena keterbatasan dana pembangunan infrastruktur penyiaran).
    2. Perangkat hukum yang kondusif bagi akses dan pemanfaatan informasi, melalui kegiatan: pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini mengatur dan menjamin hak-hak publik untuk memperoleh informasi dan kewajiban negara dalam penyediaan informasi publik. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain Penyusunan PP Pelaksanan UU KIP dan Sosialisasinya, pembentukan Komisi Informasi; implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) – UU ini diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan, keyakinan, kerahasiaan dan kenyamanan dalam pemanfaatan transaksi ITE ini. Seiring dengan UU ITE ini, selain penyusunan peraturan pelaksanaanya, akan disusun : draft RUU Anti Cyber Crime untuk mengantisipasi tindakan kejahatan baru, terutama di dunia maya; RUU Ratifikasi Convention On Cybercrime; dan RUU Tindak/Pidana Teknologi Informasi (anti cybercrime), untuk mengantisipasi semakin berkembangnya tindak kejahatan baru dengan memanfaatkan TIK; dan percepatan penyelesaian perizinan bidang Pos dan Telekomunikasi termasuk perizinan bidang penyiaran untuk berbagai lembaga penyiaran publik, swasta, berlangganan dan komunitas baik yang eksisting maupun yang baru, berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan.
    3. Diseminasi informasi publik yang terstruktur dan terlembaga melalui kegiatan dukungan sosialisasi program nasional guna menanggulangi kemiskinan. Dengan makin besarnya perhatian masyarakat atas berbagai permasalahan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, maka Departemen Komunikasi dan Informatika mengambil inisiatif untuk secara sistematis dan terbuka memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan pelaksanaan berbagai kebijakan secara akurat, tepat waktu dan antisipatif, melalui kegiatan peningkatan arus informasi publik melalui berbagai media cetak dan elektronik dan juga berbagai kegiatan seminar, forum konsultasi, diskusi, serta forum koordinasi. Prioritas pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan antara lain melalui PNPM Mandiri dan PKH yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesrayang keduanya akan berkontribusi menurunkan angka kemiskinan menjadi 8.2% akhir 2009. Tugas sosialisasi yang terkait dengan sektor lain berdasarkan beberapa Inpres yang menugaskan Departemen Kominfo untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemerintah antara lain terkait penanggulangan HIV/AIDS, upaya pencegahan korupsi, pencegahan dan penanggulangan Flu Burung dan sosialisasi mengatasi terjadinya bencana alam. Dukungan Departemen KOMINFO dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kedua program ini selain bertujuan memberikan pemahaman mengenai program, tetapi juga sekaligus menggalang kemitraan dengan semua unsur masyarakat dalam penyebaran informasi dan mensukseskan pelaksanaan program. Masih terkait dengan diseminasi informasi publik ini adalah melalui kegiatan pembentukan pusat-pusat pelayanan informasi nasional. Dalam kaitan dengan pusat pelayanan informasi tersebut, penyebaran dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara nasional dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, meliputi dukungan pelayanan informasi bidang polhukam (keanggotaan dalam Desk Papua, Desk Aceh, Desk Pemilu dsb), bidang perekonomian (keterkaitan dengan tugas pembangunan dan layanan di bidang infrastruktur pos dan telekomunikasi, penyiaran di pulau-pulau terluar, daerah perbatasan, perdesaan serta UKMK) dan bidang kesra (keterkaitannya dengan tugas dan fungsi sebagai agency of social education dan dukungan layanan informasi tentang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama), yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
    4. Peningkatan SDM TIK yang profesional selaras dengan tuntutan ke depan Departemen Kominfo secara sistematis melakukan pembenahan ke dalam, termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang TIK. Hal ini diwujudkan antara lain melalui pemberian program beasiswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik dalam dan luar negeri untuk masyarakat umum dan instansi pemerintah. Program beasiswa ini diharapkan akan menghasilkan para leader yang akan menjadi agent of change di Indonesia. Selain itu penguatan kerjasama dan kemitraan yang sinergis dan terintegrasi dengan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Bidang TIK, Diseminasi dan Layanan Informasi Publik, Pos dan Telekomunikasi, baik di lingkungan aparatur pemerintah maupun masyarakat luas.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.3504024


Kategori

%d blogger menyukai ini: