Oleh: pih94 | 13 Januari 2009

SIARAN PERS No. 44/PIH/KOMINFO/1/2009

 

Peraturan Menteri Kominfo Yang Terkait Dengan Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Menjelang Sistem Stasiun Jaringan

 

 

 

 

 

(Jakarta, 12 Januari 2009) . Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, khususnya pada Pasal 35 menyebutkan, bahwa lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut: induk stasiun jaringan dan anggota stasaiun jaringan merupakan lembaga penyiaran swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan / atau kota; jangkauan wilayah siaran dari suatu sisten stasiun jaringan dibatasi paling banyak 15% dari jumlah kabupaten dan kota di Indonesia; paling banyak 80% dari jumlah sebagaimana dimaksud terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri; dan penentuan daerah ekonomi maju dan darrah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Lebih lanjut juga disebutkan pada Pasal 36 dari PP tersebut, bahwa lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, diatur sebagai berikut: induk stasiun jaringan merupakan lembaga penyiaran swasta yang terletak di ibukota provinsi; anggota stasiun jaringan merupakan lembaga penyiaran swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota; untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam satu provinsi; k husus untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diizinkan mendirikan stasiun relai; jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 75% dari jumlah provinsi di Indonesia; pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran menjadi paling banyak 90% dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya sehingga melebihi 75% dari jumlah provinsi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini; paling banyak 80% dari jumlah sebagaimana dimaksud terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri; dan penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Terkait dengan esensi yang di antaranya diamanatkan pada masing-masing bagian akhir dari Pasal 35 dan Pasal 36 tersebut di atas, pada tanggal 30 Desember 2008 Menteri Komunikasi dan Informatika telah menanda-tangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 39/PER/M.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran. Rancangan peraturan ini sudah cukup lama dan intensif dibahas dengan sejumlah stakeholers yang terdiri dari beberapa komunitas penyiaran, KPI, BPS dan beberapa Pemda. Departemen Kominfo sebagai fasilitator dan penyusun utama rancangan hingga ditetapkannya peraturan ini juga melibatkan Bappenas sebagai tim inti penyusun dan juga melibatkan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai salah satu nara sumber utama. Konsekuensi konkret dengan adanya Peraturan Menteri Kominfo ini adalah untuk memberikan pemerataan informasi yang adil di seleruh Indonesia dimana dalam sistem berjaringan daerah maju dan daerah ekonomi kurang maju mendapatkan kesempatan yang sama.

Menurut peraturan ini, daerah penyelenggaraan penyiaran diklasifikasikan dalam daerah ekonomi maju (provinsi dan kabupaten/kota yang masyarakat serta wilayahnya telah berkembang dalam skala nasional) dan daerah ekonomi kurang maju ( provinsi dan kabupaten/kota yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. ). Meskipun rancangan peraturan ini sudah dibahas dengan sangat hati-hati dan sekomprehensif mungkin, maka disebutkan pula secara terperinci, bahwa daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan Indeks Potensi dan Kemajuan Daerah dari daerah yang bersangkutan. Indeks Potensi dan Kemajuan Daerah yang selanjutnya disebut I PK D merupakan komposit indeks dari Indeks Geografis (IG), Indeks Demografis (ID), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Ekonomi (IE) dan Indeks Bisnis (IB). Terminologi masing-masing indeks dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Indeks Geografis (IG) dihitung berdasarkan parameter Luas Wilayah (lw) dan Proporsi Desa Urban (lu) dalam suatu kabupaten/kota.

2.      Indeks Demografis (ID) dihitung berdasarkan parameter jumlah penduduk (Ip) dan kerapatan penduduk (Ik) dalam suatu Kabupaten/Kota.

3.      Indeks Pembangunan Manusia (IPM) direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hasil perhitungan Badan Pusat Statistik yang dikaitkan dengan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

4.      Indeks Ekonomi (IE) merupakan representasi dari kemampuan ekonomi masyarakat di suatu kabupaten/kota.

5.      Indeks Bisnis (IB) merupakan indeks yang direpresentasikan dengan parameter sarana dan prasarana bisnis (Ispb) yang tersedia dalam suatu kabupaten/kota.

Dengan demikian, tidak ada maksud Departemen Kominfo melalui peraturan ini untuk melakukan klasifikasi daerah-daerah tersebut secara sepihak, selain karena sudah dikonsultasikan dan dibahas dengan berbagai pihak berkompeten terkait, juga semata-mata ditujukan untuk tujuan optimalisasi penyebaran sistem stasiun jaringan ini sendiri secara efisien dan efektif.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo,

Gatot S. Dewa Broto

HP: 0811898504

Email: gatot_b@postel.go.id

Tel/Fax: 021.3504024

 

 

 


Kategori

%d blogger menyukai ini: